KOMUNISME LIBERTARIAN
(vers un communisme libertaire)

mardi 10 février 2004

Dari semua buku yang aku baca, di tahun 1930, diatas kapal yang membawaku ke Indocina, buku yang berderet dari Marx hingga Proudhon, Georges Sorel, hingga Hubert Lagardelle, Fernand Pelloutier, Lenin dan Trotsky, buku-buku karya Marx-lah yang tanpa diragukan menghasilkan dampak paling besar pada diriku. Buku-buku ini membuka mataku, menyingkap misteri nilai-lebih sistem kapitalis, mengajariku tentang dialektika dan materialisme historis. Sejak saat itu, aku memasuki gerakan revolusioner, membuang kelaut semua pemikiran borjuisku. Aku sejak dari awal, secara insting anti-Stalinis; pada saat itu aku seorang sosialis kiri yang mengambil pendirian disekitar Marceau Pivert dan seorang sindikalis revolusioner dibawah pengaruh Pierre Monatte. Dikemudian hari, tulisan-tulisan Bakunin, dalam enam-volume edisi terbitan Max Nettlau/James Guillaume, jadi semacam operasi katarak yang kedua bagi diriku. Tulisan-tulisan ini meninggalkan bekas selamanya dalam diriku yang menjadi alergi dengan setiap versi sosialisme yang otoriter, apakah mereka menyebut diri Jacobin, Marxis atau Trotskyis.

Adalah dibawah kegemparan yang dilakukan pada diriku oleh tulisan-tulisan ini (Bakunin) yang menuntun aku secara mendasar mengubah penghargaanku terhadap strategi revolusioner yang dikembangkan Lenin, mengkaji ulang (pandanganku sendiri) akan idolaku ini dan meneruskannya dengan sebuah kritik mendalam terhadap konsepsi otoriter tertentu dari pemimpin Bolshevik tersebut. Aku menyimpulkan, dari perdebatan internal, bahwa sosialisme mesti membersihkan diri dari gagasan kediktatoran proletariat yang melelahkan, agar dapat mengembalikan sifat pembebasannya yang otentik.

Realitas mengenai implementasi sebuah masyarakat anarkis sering sekali diragukan. Dan kadang-kadang kita yang « setuju » dengan filosofis anarkisme pun menganggap masya-rakat anarkis sebagai utopia yang tidak dapat direalisasikan.

Sepertinya persepsi kita telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang memberikan keabsahan kepada pemerintah/ negara dan hak perseorangan. Sistem pendidikan di kepulauan Nusantara sendiri cenderung menggalakkan kita untuk menghayati doktrin-doktrin yang mengakibatkan kita menjadi malas berpikir. Padahal dalam masyarakat tradisional tidak dikenal yang namanya pemerintah dan hak milik pribadi. Contohnya dalam masyarakat adat di Maluku, yang ada hanya hak pakai atas sebidang tanah tanpa kepemilikan oleh pihak swasta [1]. Pada masyarakat tradisional pula, pemerintah, yang waktu dulu adalah kerajaan, lebih berfungsi sebagai mahluk yang parasitis yang selalu meminta (paksa) dari rakyat hasil kerja mereka. Penduduk terikat dengan perbudkan feodal dengan para bangsawan [2]. Tidak ada juga yang namanya patriotisme -buktinya rakyat di Jawa tidak suka membantu rajanya berperang melawan penjajah Barat. Konsep nasionalisme/ patriotisme sama sekali tidak mempunyai akar dalam kehidupan masyarakat kepulauan Nusantara -konsep yang baru diperke-nalkan oleh kaum borjuis (priyayi) kepada masyarakat di akhir abad ke sembilan belas [3]